koperasi teguh sejahtera bersama

SEKILASPROFIL. Koperasi Mitra Nusantara Sejahtera atau disebut KOMITSAJA merupakan sebuah lembaga perekonomian yang dibentuk dan beranggotakan pemilik agen JNE yang tersebar dibeberapa kota di Indonesia. Koperasi Mitra Nusantara Sejahtera sendiri dibentuk di kota Depok pada tanggal 1 september 2021 dengan no akta notaris no 2 tanggal 1 september 2021 dilengkapi dengan surat MENKUMHAM no AHU KOPERASISEJAHTERA BERSAMA Disusun Oleh : A chmad Farid Muammar (10216058) Devi Rahmawati Masyarakatyang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@ Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka KSPSB didirikan pada tanggal 05 Januari Tahun 2004 dengan nama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB). FIND US ON SOSMED. Facebook. Instagram. Twitter. Hubungi Kami. Jl. Pajajaran No 1 Babakan, Bogor Tegah, Kota Bogor Provensi Jawa Barat 16151 Kec. Bogor Timur. Telepon : 085656836674. Koperasi_sejahterah_bersama 1,483 likes. Community Service T Shirt Frau Mit Grill Sucht Mann Mit Kohle. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. “TERCEKIK HUTANG” 8 TRILIUNAN, KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA TAK SANGGUP MEMBAYAR TABUNGAN TRS WONG CILIK 4 jt an 18 Juli 2021, Sungguh menyedihkan ketika sebuah koperasi besar yang mendapat penghargaan dari KEMENKOP sebagai Koperasi terbaik di Indonesia dengan nomor urut 7 ternyata gagal bayar. Sekitar bulan April 2020 KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA selanjutnya disebut KSP - SB menangguhkan pencairan uang anggotanya dan secara sepihak memperpanjang otomatis simpanan yang jatuh tempo di periode April Desember 2020. Aturan ttg perpanjangan otomatis ini tertuang di surat edaran Nomor 479/KSP-SB/ PENGURUS/ tertanggal 17 April. Bisa dibayangkan kekisruhan yang terjadi apalagi tidak ada pembicaraan apa-apa dari pihak koperasi sebelumnya. Ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip koperasi serta melanggar Pasal 5 ayat 1B UU no 25 tahun 1992 ttg Perkoperasian yang mengatakan "Pengelolaan Koperasi dilakukan secara demokratis". GAGAL BAYAR dan HIDDEN AGENDA DIBALIK PEMBELAAN YG BERBELIT kSP-SB ini kemungkinan besar memang sudah tidak ada uang dan tidak ada niat untuk mengembalikan uang anggota yg dikangkanginya. Bisa dibayangkan kalau uang tabungan anggota kelas teri yg hanya 4 jt an saja tak dibayarkan sampai sekarang dengan alasan masih berproses, apalagi simpanan anggota yg nilainya ratusan juta atau bahkan milliardan? Kalau mengacu pada bahasa Ade Armando hanya ada 2 pilihan utk menjelaskan ketidak mampuan KSP-SB mengembalikan uang simpanan anggota1. KSP-SB memang menjalankan praktek yg menjurus ke INVESTASI BODONG2 KSP-SB salah memilih investasi. Diketahui bahwa KSP-SB memiliki sejumlah unit usaha spt SEJAHTERA BERSAMA SBFINANCE, RITEL SB MART, SB FURNITURE. Mereka juga menanam saham di HOTEL SALAK BOGOR, perusahaan property Cipta Ekatama Nusantara Sejahtera dan Faryan Nusantara. Bisa saja usaha2 ini memang gagal sebelum Covid 19. Terutama usaha SAHAM "GORENGAN" nya dg PT EMAS MURNI INDONESIA TBK dan PT RIMO INTERNASIONAL LESTARI TBK dimana ada nama BENNI TJOKROSAPUTRO Yashinta, korban KSP-SB, komunikasi pribadi, Juli2021. Bisa dikatakan KSP-SB ini terlalu berani memakai dana simpanan anggota tanpa keterbukaan kepada anggota yg ter NINA BOBOK dgn bunga menggiurkan 12-17% dan iming2 penghargaan dari KEMENKOP sbg Koperasi terbaik se Indonesia no urut 7. Dua hal ini menjadi daya tarik KSB sekaligus mengikis keraguan ttg kiprah KSB didunia perkoperasian. Siapa yang menyangka bahwa KSB yang sejak didirikan th 2004 tidak pernah sekalipun gagal bayar dan punya reputasi menawarkan jasa bunga yang lumayan tinggi sehingga tak heran kalau jumlah orang yang menyimpan uangnya di KSB semakin banyak dan ini terbukti dari jumlah anggota yang meningkat setiap tahunnya seperti tercatat di RAT.....tiba2 gagal bayar di bln April 2020. Bak tersentak oleh REM MENDADAK kasus gagal bayar, anggota KSB mulai tersadarkan bahwa bunga yang mereka terima tiap tahunnya atau tiap 6 Bulan ternyata tak sebanding dg jumlah uang simpanan mereka yg tertahan di gugatan PKPU dgn no No 197? tergugat mencoba menjadikan kegagalannya didunia saham sebagai salah satu poin dari pembelaannya. Diilustrasikan bahwa hubungan koperasi dan anggotanya sama dengan hubungan sebuah PT dan pemegang sahamnya. Pemegang saham adalah pemilik PT karenanya tidak mungkin pemegang saham menggugat dirinya sendiri yg adalah pemilik PT. Perumpamaan ini sengaja dipaksakan tampil di pembelaannya demi menggiring opini publik agar tak mengajukan gugatan PKPU karena akan sia2. Mungkin saking emosinya dengan pengalaman pahitnya bermain di saham gorengan spt tertulis diatas, tergugat lupa bhw pemegang saham bisa menjual saham yang dibelinya ketika membutuhkan uang. Apabila PT nya bangkrut sebelum saham nya terjual tentunya tidak ada yg bisa dituntut. Beda dengan koperasi dimana anggota menyimpan uang dan menerima semacam Sertifikat Deposito atau buku tabungan yang tidak bisa diperjual belikan. Ketika simpanan tsb jatuh tempo dan uangnya tak bisa diambil, pengelola harus bertanggung jawab atas "hilangnya' uang simpanan ini. Menarik untuk dibahas bagaimana jawaban yang berbeli-belit dan illustrasi yg tidak relevan dibalut dg Undang2 Perkoperasian dan surat Kemenkop dipakai untuk mengelabui dan memojokkan serta membuat anggota ragu2/bingung dan tak tau harus berbuat apa demi mendapatkan kembali uang simpananya. Ada HIDDEN AGENDA yg sedang digarap oleh yang disampaikan KSP-SB terhadap gugatan PKPU yang dihadapinya, sesungguhnya hanya meliputi 4 poin saja 1 Bahwa penggugat tidak pantas menggugat setelah mengalami 3 x penolakan dalam kasus gugatan PKPU. Koperasi tidak berhutang kepada anggota karena tidak ada perjanjian hutang-piutang 2 Sesuai U2 perkoperasian, anggota adalah pemilik koperasi jadi tidak mungkin menggugat miliknya sendiri. Tergugat bahkan mengisyaratkan bhw U2 no 37 no 25 thn 2004 menyatakan bhw Koperasi tidak masuk ranah PKPU, sbg gantinya adalah Rapat Anggota Luar Biasa RALB 3 bahwa tergugat memiliki aset lebih dari cukup untuk membayar tunai tanpa cicilan uang tagihan yg hanya 500 juta itu 4 Bahwa dalam situasi PSBB karena covid 19, Kemenkop telah mengeluarkan surat arahan agar penegak hukum tidak mengambil tidakan apa2 yang berpotensi mengganggu jalannya koperasi dlm jangka waktu panjang. Empat poin ini kemudian dikemas dengan bahasa yang berbelit-belit dan diulang-ulang untuk menutupi HIDDEN AGENDA yg sedang dipersiapkan untuk ditampilkan. Tergugat sadar betul kalau sampai gugatan PKPU ini lolos, maka akan diikuti oleh gugatan2 lainnya yang mana KSP-SB tak dapat mengatur seenaknya saja rencana perdamaiannya. HOMOLOGASI harus disepakati oleh pihak penggugat dan tergugat secara masuk akal dan manusiawi. Karenanya, anggota harus dipojokkan, dibungkam, dibuat yakin akan ketulusan pengurus dalam memperjuangkan nasib anggota agar terhindar dari hal2 yg bisa merugikan. Dgn cara2 seperti yang dijelaskan di 4 poin tsb diatas, anggota akan menurut saja ketika "dicocok hidungnya" dan dibawa masuk keranah HIDDEN AGENDA yg dirancang oleh KSP-SB. 1 2 Lihat Money Selengkapnya Oleh Ade Armando Bila Bung Hatta masih hidup, ia mungkin akan menangis menyaksikan nasib koperasi di Indonesia. Bung Hatta adalah tokoh kerakyatakan yang percaya koperasi adalah bentuk usaha bersama bersifat kekeluargaan yang merupakan jawaban utama untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Koperasi adalah sistem ekonomi dari, oleh, dan untuk’ rakyat. Rakyat menyimpan uang yang kemudian akan digunakan untuk kesejahteraan bersama. Namun kini ceritanya lain. Banyak koperasi menjelma menjadi alat eksploitasi untuk mengeruk harta rakyat demi kepentingan segelintir orang yang tanpa malu memiskinkan saudaranya. Sebagian koperasi predator itu bahkan adalah koperasi yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi. Saya ingin berbagi pada Anda kisah tragis nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, atau kita sebut saja KSB. Cerita sedih ini saya peroleh langsung dari perwakilan aliansi para korban KSB. Nama koperasinya sih memang keren Sejahtera Bersama. Tapi kalau cerita yang dituturkan ini benar, KSB lebih pantas disebut sebagai Koperasi Sengsara Bersama. KSB ini ada di 90 kota di Indonesia. Jumlah anggotanya sudah mencapai ribu. Sebagian besar mereka bukan orang kaya. Sebagian hanya menyimpan Rp100-200 ribu per bulan selama bertahun-tahun dengan harapan pada satu jangka waktu tertentu, mereka akan bisa memperoleh uang mereka kembali plus dengan bunga yang diperoleh dari hasil usaha bersama. Tapi April 2020 lalu, KSB tiba-tiba saja menyatakan bahwa uang simpanan tidak bisa diambil dan harus diperpanjang tanpa bunga tambahan. KSB gagal bayar karena tidak punya uang. Uang anggota yang dikelola KSB mencapai Rp8,8 triliun. Lalu, kenapa ini terjadi? KSB menyebut Covid sebagai alasan. Tapi buat saya, itu jawaban yang janggal. Ketika KSB gagal bayar, pandemic baru saja dimulai. Jadi hampir pasti tipisnya uang di kas KSB sudah berlangsung di waktu-waktu sebelumnya. Kemungkinan lain, manajemen koperasi salah menginvestasikan dana yang disimpan. Sebagaimana kecerobohan para pengelola jasa keuangan lain, mereka bisa saja terlibat dalam investasi bodong. Atau kalaupun tidak investasi bodong, mereka mungkin bodoh saja dalam memilih usaha. Selama ini KSB diketahui punya sejumlah unit usaha, antara lain; SB Finance, Ritel SB Mart, dan SB Furniture. Mereka juga menanam saham di Hotel Salak Bogor, perusahaan properti Cipta Ekatama Nusantara Sejahtera, dan Faryan Nusantara. Mungkin saja usaha-usaha itu ternyata jeblok, bahkan sebelum Covid. Perusahaan Cipta Ekatama misalnya memang dikabarkan terlibat dalam konflik penguasaan aset. Jadi usaha mereka menginvestasikan uang simpanan anggota gagal. Ini sangat mungkin terjadi, tapi kembali pertanyaannya kok para anggota yang harus jadi korban? Kalau para pengelola koperasi bodoh mengelola uang anggota, kenapa anggota yang harus membayar kebodohan itu? Banyak anggota percaya pada KSB karena memang reputasinya harum. KSB sudah berusia lebih dari 15 tahun dan memiliki 98 kantor pelayanan. Pada 2012, KSB dinobatkan sebagai koperasi Serba Usaha terbaik di Indonesia. Pada 2015, KSB dinobatkan sebagai koperasi dengan Struktur Organisasi Bisnis Paling Dinamis dalam Penghargaan Koperasi Simpan Pinjam Indonesia. Pada 2015, KSB menempati urutan ke 7 dari 100 koperasi besar di Indonesia Pada 2017 mereka menerima penghargaan sebagai Koperasi Skala Besar Nasional tahun 2017 dengan teknologi informasi/IT terbaik dari Kementerian Koperasi Jadi mereka sangat bisa dipercaya. Tapi kepercayaan anggota itu ternyata dikhianati. Sebagian anggota KSB sempat melaporkan dugaan penipuan kepada pihak kepolisian pada Oktober 2020. Namun hanya dalam satu bulan, dugaan itu dicabut kembali. Para pelapor bahkan harus menyatakan maaf karena sudah mengadukan pengelola KSB. Yang menarik kemudian, kasus gagal bayar ini diajukan ke pengadilan niaga oleh dua perusahaan yang sebenarnya bukan anggota koperasi. Atas pengaduan itu, pengadilan niaga memutuskan adanya PKPU alias Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada November 2020. Para kuasa hukum kedua perusahaan menerima kesepakatan penundaan pembayaran dengan alasan “pimpinan KSB dinilai memiliki niat baik dan pasti membayar semua dana anggota”. Dalam kesepakatan, dana Rp8,8 triliun itu akan dikembalikan melalu skema restrukturisasi kredit. Jadi akan ada 10 tahap pencicilan mulai dari Juli 2021 sampai Desember 2025. Pada tahap pertama, akan dilakukan pembayaran sebesar 4% dari total tagihan tabungan. Kemudian akan ada 9 kali pembayaran sisa, sampai pembayaran ke sepuluh yang mencapai 17% dari total tagihan ditambah simpanan berjangka. Para anggota KSB yang dirugikan menganggap ada banyak kejanggalan dalam penentuan keputusan tersebut. Pengadilan niaga memutuskan PKPU tanpa melibatkan auditor independen, tanpa mempertimbangkan laporan keuangan dan laporan asset, Bahkan pada saat sidang Zoom untuk menetapkan PKPU, para anggota yang hadir bahkan tidak bisa ikut bersuara karena micnya dimatikan atau dimute. Saat ini para anggota KSB menyatakan mereka sudah hampir putus asa dengan nasib uang mereka. Bagi mereka, pengurus koperasi sama sekali tidak berniat baik. Mereka tidak melihat adanya asas kekeluargaan dalam pengelolaan KSB. Para anggota sebenarnya berulangkali berusaha menemui para pengurus, tapi tak pernah berhasil. Upaya mereka untuk bertemu bahkan dihalangi barisan bodyguard yang nampaknya sengaja dibayar untuk mencegah kedatangan para anggota. Para anggota juga kini menyadari betapa buruknya manajemen koperasi yang masuk dalam kategori terbaik di Indonesia tersebut. Para anggota koperasi ternyata tidak pernah memperoleh laporan keuangan koperasi tahun 2018, 2019 dan 2020. Sejak berdirinya koperasi, tidak pernah ada pergantian pengurus. Pengurus tidak dipilih oleh anggota. Bahkan ada pengurus-pengurus kunci yang memiliki hubungan kekeluargaan Sampai saat ini, anggota tidak memperoleh penjelasan tentang rencana penyelesaian krisis likuiditas tersebut. Para anggota meminta Rapat Anggota Luar BIasa, tapi diabaikan pengurus. Para anggota juga tidak melihat adanya niat baik pemerntah. Sejak Juli 2020, para anggota sudah berkirim surat tiga kali pada Menteri Koperasi. Tanpa ada respons. Mereka juga berkirim surat ke Ombudsman. Tak ada respons. Mereka mendatangi Dewan Koperasi Indonesia. Tidak ada respons. Media massa yang semula rajin mengabarkan kasus KSB, kini seperti menganggap tidak ada lagi nilai berita dari isu ini. Para anggota ini sekarang seakan pasrah saja menerima nasib. Mereka bahkan tak yakin pengelola KSB akan bisa membayar utang mereka dalam lima tahun ke depan. Manajamen KSB jelas buruk dan tak ada tanda-tanda perbaikan. Dan mereka mungkin sekali besar kepala karena merasa dilindungi pemerintah. Tapi celakanya lagi, setelah mengakui bahwa KSB terlilit utang, pemerintah tetap mengizinkan KSB beroperasi dan merekrut para anggota baru tanpa ada penjelasan bahwa mereka adalah koperasi bermasalah. Sejak penghentian pembayaran dilakukan, KSB tetap aktif berusaha menjaring anggota dan nasabah baru dengan menyatakan kondisi keuangan koperasi aman. Diperkirakan pada 2020 saja tercatat ada penambahan anggota baru. Buat saya, cerita ini sungguh menyedihkan. Koperasi yang sedemikian luhur kini jadi alat untuk memeras kekayaan rakyat. Saya juga tidak tahu apakah Menteri Koperasi akan tergerak oleh informasi ini. Tapi setidaknya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Mari kita sebarkan informasi bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama adalah koperasi bermasalah. Mereka belum tentu korup, tapi yang jelas membahayakan kesejahteraan rakyat. Saya sarankan Anda untuk tidak menjadi anggota KSB. Dan kalau Anda mendengar ada kenalan Anda yang tertarik untuk menjadi anggota, sebaiknya sampaikan padanya untuk mengurungkan saja niatnya. TOGETHER WE ARE STRONGER! “FENDS LE COEUR DE L’HOMME ET TU TROUVERAS LE SOLEIL” écrit une femme d’action qui s’est impliquée une grande partie de sa vie dans l’action humanitaire à l’étranger. Le but de Together est de fonder ENSEMBLE un réseau d’échange dynamique et interactif de fraternité universelle de coeur pour nous entraider mutuellement dans nos domaines respectifs de compétence et faire vivre ensemble des projets a but humanitaire et de developpement durable. Together association Loi 1901 a été fondée en 2012 avec pour objet de créer puis de gérer des CRECHES SOLIDAIRES gratuites enfants de 3 mois à 3/4 ans dans les pays qui en sont dépourvus. Une première crèche a vu le jour à Kep dans le sud Cambodge en novembre 2012. L’objectif non encore atteint est de rendre leur fonctionnement auto suffisant. Nos actions s’inscrivent dans le cadre de la Convention Internationale des enfants par les Nations Unies ONU, le 20 Novembre 1989 pour le respect des droits des enfants dans le monde et la protection de leurs conditions de vies. Together rassemble des humanistes de sensibilités différentes et multiples afin de réaliser les projets qui leur tiennent à cœur ou aider à la réalisation de projets humanitaires, enthousiasmants de personnes en qui ils ont confiance. Une démarche s’impose se donner la main pour aller de l’avant voyager, créer, rêver, bâtir des projets humanitaires ENSEMBLE. L’objectif est de faire ENSEMBLE une brèche dans l’UNIVERS DU COEUR. Le principe est d’apporter un soutien aux plus démunis ou aux plus solitaires à travers la Planète mais qui ont le potentiel, le courage et la foi pour savoir mettre en action leurs rêves. L’esprit est de tenter d’améliorer la condition humaine ou le fonctionnement de certaines structures de notre monde pour faciliter le mieux vivre» de nos semblables. Conseils, buzz», encouragements, parrainages, toutes vos ACTIONS, qu’elles soient amicales ou financières, peuvent contribuer à faire d’un projet une réussite qui soit aussi la vôtre. Les volontaires favorables à notre cause pourront sur place partager leurs expériences personnelles ou professionnelles ainsi que leurs talents pour créer des liens inter-culturels et inter-générationels. C’est aussi une façon de constater sur place la transparence d’un projet et de l’améliorer de façon continue. L’idée est que le temps n’est pas seulement de l’argent mais aussi LA RELATION DANS L’UNIVERS DU COEUR! “FENDS LE COEUR DE L’HOMME ET TU TROUVERAS LE SOLEIL” Un jardin d’enfants est le premier pas vers le développement des facultés, on y apprend les premières notions de la vie en société partage, respect de l’autre, gratuité de l’amitié. Le besoin d’une crèche est vital à KEP Sud Cambodge près de la frontière du Vietnam car il n’existe aucune structure similaire Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Jakarta Barat, Reda Manthovani, meresmikan Koperasi Teguh Sejahtera, di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jakbar, Jalan Raya Kembangan, Senin 29/8 ditandai penandatanganan prasasti dan pemotongan pita dibukanya minimarket Adhyaksa Mart. Hadir Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Sudung Situmorang, Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zen dan sejumlah sambutannya, Wakil Wali Kota M Zen mengapresiasi terbentuknya koperasi teguh sejahtera bersama dan pembukaan tempat usaha Adhyaksa Mart. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan karyawan. "Saya yakin koperasi ini nantinya lebih maju dalam tujuan untuk kepentingan bersama. Terbentuknya koperasi ini juga menjadi bagian peningkatan melayani masyarakat," koperasi, M Zen juga menyinggung pembentukan koperasi pada setiap sekolah di wilayah Jakarta Barat. Pembentukan koperasi sekolah telah diatur dalam instruksi gubernur DKI Jakarta no 230 tahun 2015 tentang pembentukan dan pemberdayaan koperasi di lingkungan sekolah dan itu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Sudung Situmorang menjelaskan pembentukan koperasi sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Ia menginginkan koperasi ini dapat berjalan lancar dan dikelola dengan manajemen yang baik. "Banyak koperasi yang tidak berkembang karena manejerialnya tidak baik. Anggota koperasi sering tidak disiplin dalam hal anggaran. Jangan begitu. Saya minta manejerial koperasi ini dikelola dengan baik," menambahkan, koperasi dibentuk tidak hanya melayani kepentingan karyawan, tapi juga jajaran Kejaksaan Negeri. "Hanya satu yang tidak bisa menjadi anggota koperasi, yakni mukidi," tuturnya. why/aji › Ekonomi›Baru 1 Persen Dana Anggota... Dari ribuan anggotanya, baru sekitar orang yang diklaim telah mendapatkan pencairan dana dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Total uang sesuai putusan PKPU mencapai sekitar Rp 8,6 triliun. Oleh STEFANUS OSA TRIYATNA 3 menit baca STEFANUS OSA TRIYATNAKantor Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di Bogor, Jawa KOMPAS — Dalam kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama senilai Rp 8,6 triliun, sejauh ini dana anggota baru dibayarkan oleh pihak koperasi sebesar Rp 116,58 miliar atau sekitar 1 persen. Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah berjanji akan mengawal pembayaran dana nasabah dan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam masalah ini. Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 28/1/2022, mengatakan, ”Kami melihat ada itikad baik untuk mencoba membayar utang itu. Kemungkinan, pembayaran ini diambil dari piutang atau penjualan aset. Pendampingan kepada anggota diperlukan. Kalau ada sumbatan komunikasi pengurus dan anggota, janganlah terus berseteru dan bersitegang.”Dari data yang disampaikan dalam silaturahmi pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP Sejahtera Bersama dan perwakilan anggota di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 26 Januari 2022, terungkap posisi pencairan dana per 25 Januari 2022 sudah dilakukan terhadap anggota. Jumlah uang yang dibayarkan mencapai Rp 116,58 miliar atau sekitar 1 persen dari total Rp 8,6 triliun. Laporan ini ditandatangani pengurus koperasi dan disampaikan langsung kepada perwakilan mengatakan, satgas telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk menelusuri transaksi tersebut. Sejak 17 Januari 2022, satgas memantau seluruh pembayaran utang kepada anggota koperasi harus melalui rekening juga Koperasi Gagal Bayar Mengusik Rasa Keadilan Masyarakat”Malam itu, kami memantau. Betul atau enggak ada pembayaran melalui transfernya, termasuk melihat bukti transfer. Mengenai jumlahnya, baru sebanyak orang. Padahal, anggotanya lebih dari orang,” kata OSA TRIYATNAKetua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso memberikan keterangan pers melalui Instagram di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis 20/1/2022. Berbagai langkah cepat dilakukan untuk segera mendorong itikad baik koperasi simpan pinjam bermasalah dalam membayarkan kewajiban dana bagi para anggota koperasi sesuai putusan penundaan kewajiban pembayaran Agus, dengan dana Rp 116,58 miliar dibandingkan total utang yang digugat sesuai putusan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU pengadilan niaga sebesar Rp 8,6 triliun, tentu masih sangat kecil. Dipastikan, pencairan dana belum merata. Untuk mencegah proses tebang pilih dalam pencairan dana anggota, satgas berkomitmen untuk memantau melalui PPATK.”Kalau transfernya didahulukan bagi jumlah simpanan yang kecil-kecil, diperlukan kesepakatan antara pengurus dan anggota. Kuncinya, semua pihak terkait harus berkomunikasi. Misalnya, anggota yang menyimpan Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta, semestinya sudah dicairkan, terutama bagi anggota yang sedang sakit, lanjut usia, ataupun ahli waris bagi anggota yang sudah meninggal. Itu mestinya didahulukan sesuai PKPU,” papar pencairan sebagian dana tersebut, masih ada keraguan dari beberapa anggota KSP Sejahtera Bersama. Keraguan tersebut terutama menyangkut transparansi proses pembayaran yang semestinya dikawal ketat oleh Satgas Penanganan Koperasi juga Koperasi Simpan Pinjam yang Gagal Bayar Terus Didorong Selesaikan Pembayaran”Jumlah yang menyampaikan keluhan belum cairnya dana anggota bisa terus bertambah. Kami mempertanyakan, apakah pembayaran sebesar Rp 3 juta-an per anggota yang disampaikan satgas itu merupakan skema PKPU yang semestinya dibayarkan Desember 2021,” tanya Waluyo, salah satu anggota KSP Sejahtera Bersama, sambil membeberkan deretan nama 40 orang lainnya yang belum menerima pencairan OSA TRIYATNAKetua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso menerima perwakilan anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis 20/1/2022. Dialog dilakukan untuk menyerap aspirasi para anggota yang hingga kini belum menerima pembayaran sesuai homologasi putusan berjanji, bukan hanya KSP Sejahtera Bersama yang akan difasilitasi, melainkan juga tujuh koperasi bermasalah lainnya yang semestinya juga menyelesaikan pembayaran utangnya sesuai putusan homologasi PKPU pengadilan koperasi itu adalah KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Dana yang harus dikembalikan setiap koperasi sesuai putusan PKPU bervariasi, mulai dari Rp 400 miliar hingga Rp 8,6 triliun. Total dana diperkirakan sekitar Rp 20 kewajiban pembayaran utang ini juga sudah menjadi perhatian penting Presiden Joko Widodo. Satgas telah bertemu dengan pejabat Kantor Staf Presiden pada 21 Januari 2022. Selain pelaporan pembentukan satgas, pihak Kantor Staf Presiden meminta satgas mengupayakan semaksimal mungkin dalam mendampingi hak-hak anggota koperasi untuk mengimplementasikan putusan PKPU.”Kantor Staf Presiden juga memiliki perhatian mengenai pengaturan hukum yang menyebabkan terjadinya kelemahan pengawasan koperasi sehingga direkomendasikan perlunya pembaruan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang sesuai tuntutan zaman,” jelas juga Pembuktian Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah

koperasi teguh sejahtera bersama